TANJUNG SELOR – Menyangkut masalah transportasi wilayah perbatasan di Krayan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dinilai masih jauh dari harapan, pasalnya, memasuki triwulan dua tahun anggaran 2023 masih banyak warga yang kesulitan kembali kesana lantaran keterbatasan jumlah penerbangan dan jumlah orang yang tidak seimbang, sehingga ada warga yang sampai dua tiga bulan belum mendapat kan tiket pesawat tersebut untuk kembali kekampung halaman nya.
“Daerah perbatasan yang saya maksudkan tidak hanya di Krayan tapi juga di daerah Apau Kayan Kabupaten Malinau juga mengalami hal yang sama, ” kata Yakob Palung anggota Komisi III DPRD Kaltara saat berbincang dengan media ini, Senin (3/4).
Diketahui, untuk Subsidi Ongkos Angkut (SOA) penumpang ke wiayah perbatasan selama ini menggunakan anggaran APBN. Seharusnya juga karena berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara APBD Kaltara juga harus digenjot untuk sesegera mungkin dilakukan tender atau lelang terkait subsidi penerbangan ongkos angkut orang diwilayah perbatasan tersebut.
Mengingat selama ini permasalahan klasik dibulan seperti ini banyak masyarakat Krayan yang masuk ke Malinau, Tarakan dan Nunukan serta Tanjung Selor kesulitan untuk kembali, lantaran kesulitan untuk mendapat kan tiket pesawat dengan terbatasnya jumlah penerbangan.
Contoh nya di Tanjung Selor sendiri untuk penerbangan setiap bulan yang menggunakan anggaran APBN hanya dua kali penerbangan, ditambah dari APBD ptovinsi juga sebanyak dua kali.
“Menurut kami ini sudah cukup artinya melayani volume penumpang yang menggunakan pemenangan perintis arus bali ke wilayah perbatasan atau ke kampung mereka masing-masing sudah bisa terlayani, ” kata Yakob Palung.
Yang sangat menggembirakan untuk anggaran subsidi ongkos angkut penumpang di Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2023 ini sudah berjalan. Aneh nya APBD provinsi Kalimantan Utara tidak atau sama sekali belum berjalan, belum dilaksananakan proses lelang sebagaimana mestinya.
Diketahui, untuk wilayah Krayan sendiri, hanya bisa ditempuh menggunakan pesawat udara, tak ada jalur lain sebagai alternatif. Bila SOA penumpang ini tidak diperhatikan oleh pemerintah, otomatis masyarakat disana akan menderita.
“Oleh sebab itu lelang atau tender SOA penumpang ini yang seharus nya menjadi prioritas untuk dipercepat, wajar saat ini bila saya menilai Pemprov melalui OPD terkait lamban untuk melaksanakan proses lelang nya, ” pungkas Yakob Palung.
Dampak belum maksimal nya penebangan, salah satu warga Krayan, sebut saja nama nya Sam, ia mengaku sudah dua bulan lebih belum mendapat kan tiket pesawat, ” terpaksa saat ini saya stay saja di Malinau sambil antre untuk mendapat kan tiket penerbangan bulan depan, ” tutup nya.
