TANJUNG SELOR – – Ketua DPRD Kalimantan Utara menyebut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Pemprov Kaltara istimewa, pasalnya sembilan kali berturut-turut.
“Ini luar biasa dan istimewa karena Pemprov Kaltara meraih sembilan tahun berturut-turut,” kata Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus.
Untuk diketahui, Pemprov Kaltara mendapatkan opini WTP dari BPK RI untuk kesembilan kalinya berturut-turut, atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022, Kamis (25/5) sore.
“Tentu saja, WTP tidak membuat kita terlena tetapi justru terus menjadi dorongan untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu dan teliti.
Albertus ikut mengapresiasi BPK telah melaksanakan tugas konstitusi dengan baik yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
“Atas nama pimpinan, kami sampaikan apresiasi dan terima kasih yang tinggi bahwa pemeriksaan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) selalu dilaksanakan profesional dan dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
Adapun Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang menyerahkan LHP dengan opini WTP kepada Ketua DPRD dan Gubernur Kaltara.
Ia berpesan perbaikan tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan harus tetap dilaksanakan meski Pemprov Kaltara sudah mencapai opini WTP, bahkan sembilan tahun berturut-turut.
Ia juga mengingatkan, rekomendasi yang diberikan oleh BPK agar segera ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan atau LHP diserahkan sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Ia juga meminta Pemprov Kaltara meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar pencapaian opini WTP menjadi sempurna jika dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
