TANJUNG SELOR – Pengembalian pusat pemerintahan kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan. Utara, dari Tanjung Selor ke Tanjung Palas tanpa perlu adanya dokumen pendukung atau persetujuan dari pihak manapun, lantaran saat pindah ke Tanjung Selor puluhan tahun silam hanya dipindahkan begitu saja dari Tanjung Palas tersebut.
“Saya pernah berbincang dengan bapak Drs Henoch Merang, salah satu tokoh kita yang malang melintang diberbagai jabatan penting dijajaran Pemkab Bulungan, beliau mengatakan bahwa perpindahan pusat pemerintahan Bulungan dari Tanjung Palas ke Tanjung Selor itu hanya dipindahkan begitu saja tanpa ada dokumen persetujuan dari pihak manapun, ” cerita Hj Ainun Farida, ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Utara kepada media ini, Kamis 19/1/2023.
Hj Ainun Farida yang juga salah satu kerabat Kesultanan Bulungan ini menambahkan, pengembalian pusat pemerintahan ke Tanjung Palas sesegera mungkin itu merupakan suatu keharusan. Dimana untuk percepatan nya tinggal menyatukan komitmen serta kekompakan orang Bulungan untuk mendukungnya.
“Kalau komitmen kita kuat untuk mengembalikan pusat pemerintahan Bulungan ke Tanjung Palas semua nya akan berjalan sebagaimana mestinya, ” ujar Hj Ainun Farida.
Jadi lanjutnya, Pemkab disarankan mulai memindahkan beberapa OPD nya, kalau soal kesiapan perkantoran bukan sebuah alasan karena masih banyak bangunan pemerintah dan perumahan penduduk di Tanjung Palas yang bisa ditempati.
Diantaranya gedung BPU, jadi tidak ada alasan kita tidak segera mengembalikan pusat pemerintahan Bulungan kembali ke Tanjung Palas. Sebagaimana awal terbentuknya Daerah Istimewa Bulungan dengan Kepala Daerah pertamanya dijabat langsung oleh yang mulia Sultan Muhammad Maulana Djalaluddin.
“Kalau bisa pengembalian pusat pemerintahan Bulungan ke Tanjung Palas secepatnya, agar Tanjung Selor bisa segera dipacu sebagai Pemerintah Kota yang kelak dipimpin oleh seorang Walikota dan Wakil Walikota, ” tutup Hj Ainun Farida.
