TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) penyampaian dan pembahasan strategi dan langkah antisipatif Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kaltara, terhadap dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Rapat yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kaltara Senin (19/9/2022) ini dipimpin Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, S.T. Hadir juga Sekretaris Provinsi (Sekprov) Dr H Suriansyah M.AP dan kepala OPD dari TPID serta BPS Kaltara. Dalam rapat ini masih membahas terkait inflasi yang terjadi di Kaltara, khususnya Kota Tanjung Selor yang termasuk dalam tiga besar kota yang mengalami inflasi tertinggi di Indonesia.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kaltara Andi Hamzah menyampaikan, bahwa masyarakat memiliki ketergantungan terhadap produk luar sangat tinggi. Sehingga diharapkan sentra UMKM dapat lebih diberdayakan dan dimanfaatkan. Mengingat lahan yang dimiliki di Kaltara sangat luas, sehingga harga dapat distabilkan.
“Mari kita gentorkan di Tahun 2023 terkait visi misi Gubernur untuk meningkatkan ketahanan pangan,” ajak Andi Hamzah.
Anggota DPRD Kaltara Agung Wahyudianto menyampaikan saran, agar Dinas Perindagkop dan Biro Ekonomi dapat memberikan secara real time harga bahan pokok. Sehingga ketika kenaikan harga terjadi, pemerintah dan DPRD langsung menanggapi permasalahan ini. Menutup pertemuan Rapat Dengar Pendapat ini, Wakil Ketua DPRD Kaltara Andi Hamzah kembali menyampaikan, untuk pendistribusian melalui SOA yang telah dipaparkan oleh Disperindagkop Kaltara. Ia meminta agar dilakukan pengawasan yang ketat, sehingga pendistribusian yang dilakukan dapat tepat sasaran.
