TANJUNG SELOR – Adanya mega proyek pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi, di Kecamatan Tanjung Palas Timur, tentunya memberikan dampak positif bagi masyarakat. Mengingat, bakal dibukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kaltara.
Dengan progres yang masih terlaksana, pemerintah setiap saat melaksanakan pemantauan dan evaluasi bagi pengelola kawasan tersebut. Pembangunan tersebut pun mendapat dukungan penuh dari DPRD Kaltara.
“Kita mendukung dari segi regulasi, karena eksekutor di lapangan itu pemerintah dan stakeholder pusat,” jelas Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, Rabu (2/11/2022).
DPRD Kaltara pun berperan untuk mencoba mengakomodir melalui sosialisasi dan regulasi. Terpenting bisa mendukung agar KIHI ini bisa berjalan lebih cepat dan tidak ada masalah di lapangan.
Terkait progres, lanjut dia, sudah ada yang berjalan. Hanya saja untuk laporan secara sharing kepada anggota legislatif, melalui pengelola kawasan belum ada. Ada hal lain belum adanya laporan, karena ada kewenangan dari pusat yang meminta progres dari pengelola kawasan.
“Ke depannya yang coba kita ada hearing bersama, terkait situasi di lapangan. Sehingga ini menjadi kerja bersama dan apa yang bisa kita buat di DPRD untuk percepatan,” tuturnya.
Jika sebelumnya pengelola kawasan telah diundang, untuk melakukan hearing bersama. Maka ke depannya akan kembali dilaksanakan. Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, hearing pertama dulunya pembahasan penambahan lahan 10 ribu hektare. “Ke depannya melalui komisi yang ada di DPRD akan kita panggil kembali terkait progresnya,” tutupnya.
