TANJUNG SELOR – DPRD Prov. Kaltara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Penyampaian dan Pembahasan Strategi dan Langkah Antisipatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Terhadap Dampak Kenaikan Harga BBM Oleh Tim TPID Provinsi Kalimantan Utara.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kaltara pada hari Senin (19/09/22) ini dipimpin oleh Ketua DPRD Prov. Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, ST. Dalam rapat hari ini, turut hadir Sekretaris Prov. Kaltara dan kepala OPD dari tim TPID serta BPS Prov. Kaltara.
Dalam rapat ini masih membahas terkait inflasi yang terjadi di Prov. Kaltara, khususnya kota Tanjung Selor yang termasuk dalam tiga besar kota yang mengalami inflasi tertinggi di Indonesia.
Upaya menjaga stabilitas inflasi daerah yaitu dengan memberikan subsidi ongkos angkut barang agar harga terjangkau, termasuk dalam daerah pelosok, subsidi bahan pangan, pelaksanaan pasar murah, dan kemudian subsidi ongkos angkut penumpang.
Pada kesempatan ini Kepala BKAD Prov. Kaltara menyampaikan beberapa poin terkait penyaluran dana bantuan, salah satunya yaitu untuk penyaluran penyediaan bahan pangan berbasis sumber daya pangan lokal, persediaan pangan pupuk, penciptaan lapangan kerja, subsidi sektor transportasi. Terkait permasalahan ini, BKAD Prov. Kaltara telah melakukan rapat koordinasi bersama tim TPID terkait penanganan inflasi ini.
Selain itu, kepala Dinas Perindagkop Prov. Kaltara menyampaikan bahwa pemantauan yang menjadi fokus pada kenaikan harga terjadi di Kota Tarakan dan Tanjung Selor, diantaranya pada Kota Tarakan terdapat di Gusher dan Pasar Tenguyun, sedangkan di Tanjung Selor terdapat di Pasar Induk.
Mengenai perkembangan harga, pihaknya telah melakukan pemantauan di pasar sampai pada hari ini, harga cabai yang biasanya naik, dikarenakan harga BBM naik, harga cabai menurun. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan pokok, kota Tanjung Selor, KTT dan Malinau distribusi dilakukan melaui kota Samarinda. Dengan adanya kenaikan harga BBM ini, berdampak pula dengan naiknya harga barang. Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan distributor agar BBM tidak menjadi faktor naiknya harga barang, pihaknya telah melakukan inovasi yaitu dengan menyiapkan stiker khusus kepada kendaraan distributor agar mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan BBM.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Prov. Kaltara Andi Hamzah menyampaikan bahwa masyarakat memiliki ketergantungan terhadap produk luar sangat tinggi, sehingga beliau berharap agar sentra UMKM dapat lebih diberdayakan dan dimanfaatkan, mengingat lahan yang dimiliki di Kaltara sangat luas, sehingga harga-harga yang ada dapat lebih distabilkan.
“Mari kita gentorkan di Tahun 2023 terkait visi misi Gubernur untuk meningkatkan ketahanan pangan”. Ungkapnya.
Anggota DPRD Prov. Kaltara, Agung Wahyudianto menyampaikan saran agar Dinas Perindagkop dan Biro Ekonomi dapat memberikan secara real time harga bahan pokok, sehingga ketika kenaikan harga terjadi pihak Pemerintah dan DPRD dapat langsung menanggapi permasalahan ini.
Kemudian Dinas Sosial Prov. Kaltara menyampaikan bahwa terkait penanganan kenaikan BBM ini, pihaknya telah menyalurkan BLT ke Kabupaten/Kota bagi warga miskin.
Biro Kesra Prov. Kaltara juga mengatakan bahwa telah melakukan pemberian bantuan rujukan kepada masyarakat kurang mampu, pemberian bansos berupa bantuan korban kebakaran, dan pemberian bantuan beasiswa Kaltara Unggul. Seluruh pemberian bantuan ini diutamakan kepada masyarakat kurang mampu yang ada di provinsi akalimantan Utara.
Menutup pertemuan Rapat dengar Pendapat ini, Andi Hamzah menyampaikan bahwa untuk pendistribusian melaui SOA yang telah dipaparkan oleh Disperindagkop Prov. Kaltara, agar dilakukan pengawasan yang ketat sehingga pendistribusian yang dilakukan dapat tepat sasaran.
