TANJUNG SELOR – Terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara sekarang, semangat awal nya ada lah mengangkat isu perbatasan. Hanya saja begitu terbentuk sebagai provinsi ke 34 di Indonesia wajah pembanguan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara belum juga berubah sesuai harapan.
Perihal itu disampaikan oleh Marli Kamis SH, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, ketika diwawancarai media ini, Senin (6/3).
Dimana saja wilayah perbatasan yang ada di Kaltara ini?, menurut Marli Kamis SH jumlahnya ada tiga daerah, yakni kecamatan Krayan, Tau Lumbis di Kabupaten Nunukan dan daerah Pujungan atau Apo Kayan di Kabupaten Malinau.
“Ketiga kecamatan ini kenyataan nya sampai sekarang masih terisolir, ” tambah Marli Kamis.
Lebih lanjut ia juga mengatakan di antara daerah perbatasan yang paling berat dan tersulit adalah kecamatan Krayan. Kenapa ?, karena satu-satunya transportasi yang bisa menjangakaunya hanya melalui jalur udara menggunakan pesawat perintis.
“Bukti lain nya, Krayan masih terisolir bisa dilihat melalui penuntasan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dimana pembangunan Pos PLBN tersebut diantaranya pembangunan l PLBN Tau Lumbis rampung, PLBN Apo Kayan rampung, namun pembangunan Pos PLBN Krayan progres pembangunan nya sampai saat ini baru mencapai 0,5 persen, ” tegas Marli Kamis.
Untuk mensejahterakan masyarakat Krayan kunci satu-satunya adalah pembanguan akses jalan, oleh sebab itu dengan melihat kondisi geografis, seyogyanya “kue” pembangunan untuk Krayan seharusnya lebih besar dibandingkan daerah-daerah lain nya di Kalimantan Utara.
Mengapa anggaran pembangunan dikatakan Marli Kamis, wilayah Krayan harus lebih besar, dasar perhitungan nya sesuai dengan tingkat “kelaparan” masyarakat. “Kelaparan yang saya maksudkan disini acuan nya adalah tingkat kebutuhan, seperti beras, gula, kopi dan lain sebagainya yang hanya bisa didatangkan melalui jalur udara dari Tarakan, Malinau maupun dari Tanjung Selor, ” ujarnya.
Yang samgat menyisakan kekecewaan lagi bahwa sampai hari ini terkait pembangunan jalan lingkar perbatasan Krayan tahun anggaran 2023 tidak teranggarkan, padahal keberadaan jalan lingkar ini sangat vital bagi masyarakat.
“Puncaknya terjadi bisa dilihat dari peristiwa pada hari Kamis yang lalu, dimana seorang ibu dari kampung saya yang akan dirujuk ke Puskesmas didesa Long Layu di Krayan Selatan, dipertengahan jalan antara desa Pa Upan dan Long Layu si ibu terpaksa melahirkan, ironisnya sang bayi meninggal dunia sementara ibunya selamat, ini terjadi dikarenakan akses jalan yang rusak parah, sulit dan memakan waktu lama untuk menjangkau Puskesmas tersebut, ” cerita Marli Kamis.
Apalah harus menunggu peristiwa yang sama terjadi terus menerus berulang-ulang, baru kita membangun jalan yang bagus kepada masyarakat ?, hanya pemerintah yang bisa menjawab itu baik pemerintah kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun pemerintah pusat.
Menyoal naluri untuk membangun wilayah perbatasan, harapan masyarakat hanya kepada “hati” dan pemikiran para petinggi pemerintah. “Siapa pemerintah itu, mereka adalah kepala-kepala daerah sekarang yang sangat memiliki kewenangan.
