TANJUNG SELOR – Bencana alam seperti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih sering terjadi di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Karhutla menjadi satu dari sekian banyak bencana alam yang rutin terjadi di Kaltara sehingga menjadi perhatian serius.
Untuk itu, langkag pencegahan terjadinya Karhutla, dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat. Khususnya ketika ingin membuka lahan baru untuk bercocok tanam. Sebab, penanggulangan bencana khususnya karhutla diharapkan tidak terjadi lagi.
Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus mengatakan penanganan karhutla dibutuhkan kerjasama semua pihak sebagai upaya penanggulangan bencana. Apalagi, dewan memiliki tugas dan fungsi yang jelas, dengan melakukan sosialisasi dan membuat payung hukum berbentuk Peraturan Daerah (Perda).
“Kita belum tahu persis isi dari strategi penanggulangannya dan poin yang dipetakan. Ini harus dilakukan kerja sama dengan seluruh stakeholder. Agar regulasi yang akan dibuat bisa disesuaikan,” terangnya, Kamis (3/11/2022).
DPRD Kaltara pun memberikan dukungan, terhadap upaya penanggulangan bencana tersebut. Sebab kondisi Kaltara cukup menjadi perhatian. Di mana potensi bencana alam cukup tinggi. Mulai dari Karhutla, banjir, tanah longsor dan lainnya.
“Kami siap mendukung penuh. Bencana alam relatif tinggi sekarang ini,” imbuhnya.
Bahkan, lanjut Politisi PDI Perjuangan ini, dalam waktu dekat akan konsultasi dengan pemerintah daerah. Untuk mengetahui regulasi yang dikeluarkan pemda dan langkah yang diambil ketika ada yang melanggar. Selanjutnya, pihaknya akan menyesuaikan dengan produk hukum yang akan dikeluarkan.
Meski ada aturan terkait membuka lahan dengan cara dibakar, diakui dia, ada batasan-batasan. Ketika membakar hutan dan lahan. Dengan tetap memperhatikan aturan yang sudah ditetapkan, sehingga masyarakat bisa paham.
