Penduduk Kaltara Bertambah, Lahan Pertanian Harus Terus Diperluas

Daerah350 Dilihat

TANJUNG SELOR – Dengan disepakatinya Rancangan Peraturah Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus ST berharap Perda tersebur dapat memaksimalkan potensi pertanian khususnya sektor tanaman pangan.

Di wawancarai sesuai acara persetujuan bersama 4 Rancangan Peraturah Daerah yang salah satunya Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Albertus Stefanus Marianus ST, mengatakan, pemerintah melalui stake holder terkait diharapkan dengan terbitnya Perda ini dapat mengindentifikasi sekaligus memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Karena terkait dengan keberlangsungan ketersediaan pangan, dimana sekarang pertambahan penduduk terus meningkat, oleh sebab itu kita juga harus menambah luasan pertanian khususnya disektor tanaman pangan.

Artinya bagaimana ruang-ruang terbuka itu harus bisa dimanfaatkan sebagai wadah bercocok tanam. Sehingga nantinya ada.wilayah atau tempat-tempat yang harus dipetakan untuk menjadi lahan pertanian yang berkesinambungan pada setiap musim tanam dan musim panen nya.

Menyoal banyaknya keinginan petani khususnya yang membudidayakan padi berkeinginan agar ada semacam program percetakan sawah, irigasi sederhana, serta bantuan bibit, pupuk, pestisida dan herbisida, Albert menegaskan salah satunya terbit Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini untuk memayungi hak-hak petani. Yang mana nantinya ada yang mengatur tentang hak petani itu dan yang mana menjadi kewajiban pemerintah sebagai pelaksana pembangunan didaerah.

Tentu dalam pelaksanaan nya melalui kajian-kajian yang komprehensif, tentang bagaimana pengembangan berbagai jenis tanaman pangan yang dikelola petani yang hasil nya bisa terus meningkat dari waktu kewaktu. baik dari sisi produksi maupun dari sisi ekonomi kerakyatan nya, guna memenuhi kuota pangan di Kalimantan Utara secara keseluruhan.

“Disini pemerintah melalui stake holder terkait juga harus hadir, termasuk dalam penyiapan anggaran nya, ” tutup Albertus Stefanus Marianus ST.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *