TANJUNG SELOR – Akses jalan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi atensi banyak pihak, termasuk DPRD Kaltara.
Khususnya ruas jalan Malinau – Long Semamu menuju Krayan, Malinau – Mansalong menuju Tau Lumbis kabupaten Nunukan dan ruas jalan Malinau – Long Alango menuju Apo Kayan di Kabupaten Malinau. Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus mengakui, pihaknya mendorong agar pembangunan jalan di perbatasan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Bahkan, perlu didesak agar bisa diperkuat dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres). Hal itu akan dia perjuangkan melalui jalur fraksi PDI Perjuangan. “Kami dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltara berusaha memaksimalkan dan mencari celah dari sisi alas hukumnya. Sehingga pengerjaan jalan perbatasan menjadi prioritas, untuk dilaksanakan setiap tahun hingga tuntas 100 persen,” harapnya.
Dia mengatakan, selama ini pembangunan jalan perbatasan menjadi sebuah program tidak tuntas. Sehingga harus selalu melobi anggaran tiap tahun ke pusat. Pihaknya akan segera melaporkan kondisi jalan perbatasan untuk ditindaklanjuti. Termasuk bisa melalui jalur fraksi, yakni anggota parlemen dari Kaltara yang duduk di DPR RI.
“Perihal konektivitas antarwilayah perbatasan juga sudah pernah saya sampaikan ke media. Nanti Fraksi PDI Perjuangan bersama DPR RI, bersama-sama melakukan lobi ke Presiden Joko Widodo. Agar persoalan jalan perbatasan di Kaltara masuk dalam PSN dan diperkuat dengan Inpres yang dikeluarkan oleh pemerintah,” urainya.
Albertus meyakini, untuk dapat menyelesaikan persoalan perbatasan secara cepat, harus melibatkan pemerintah pusat. Pasalnya, daerah masih mengalami keterbatasan anggaran. Belum lagi harus membiayai sektor lainnya dan wilayah lain yang juga tidak kalah mendesak.
