TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara disarankan perlu terus memacu pembangunan infrastruktur di daerah pedalaman dan perbatasan.
Terkait hal itu, Rahmat Sewa anggota DPRD Kaltara beberapa waktu lalu menjelaskan, pembangunan infrastruktur jalan sesuai kewenangan harus tetap diutamakan. Khususnya di daerah perbatasan Apau Kayan, Krayan, Bahau Hulu, Pujungan dan lainnya.
“Pembangunan akses jalan di wilayah tersebut masih perlu dilakukan akselerasi atau percepatan,” kata Rakhmat Sewa.
Secara teknis, permintaan tersebut sudah disampaikan secara resmi dalam sejumlah forum. Oleh sebab itu, dia berharap atensi ini harus bisa ditindaklanjuti secara optimal.
“Dalam pemandangan fraksi tentang raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 itu juga pernah saya sampaikan. Memang harus terus ditekankan,” paparnya.
Pemprov Kaltara diminta tetap menjadikan pembangunan infrastruktur jalan di daerah perbatasan dan pedalaman menjadi prioritas utama setiap tahunnya. Sehingga aksesibilitas dari dan menuju wilayah pedalaman serta perbatasan bisa terbuka.
Namun demikian, Rakhmat memahami jika akselerasi pembangunan terganjal kapasitas fiskal pemerintah daerah. Berkenaan itu, dia berharap ada sinergi dan kolaborasi yang dibangun dengan pemerintah pusat.
“Pembangunan infrastruktur salah satunya bisa dipercepat melalui Dana Alokasi Khusus atau DAK, ini yang harus diperjuangkan,” pungkasnya.
