TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanjung Selor.
Selain Tanjung Selor, masih ada sejumlah wilayah yang diupayakan untuk dimekarkan. Seperti Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), Sebatik, Krayan dan Apau Kayan.
Untuk DOB Tanjung Selor, Anggota Komisi I DPRD Kaltara Norhayati Andris mengatakan, Kaltara sebagai provinsi termuda di Indonesia belum memiliki ibu kota provinsi. Mengingat, Tanjung Selor sebagai ibu kota Kaltara, masih berstatus kecamatan dan merupakan Ibu Kota Kabupaten Bulungan.
“Kami terus menyuarakan pemekaran Tanjung Selor sebagai DOB berbentuk kota. Karena selama ini mereka sudah lama memperjuangkan, agar DOB Tanjung Selor bisa terwujud,” terangnya, Selasa (1/11/2022).
Kata dia, menjadi Anggota Komisi I DPRD Kaltara, kembali akan memperjuangkan DOB Tanjung Selor. Apalagi, pada periode 2014-2019 lalu, ia juga berada di Komisi I dan mendorong DOB.
Bahkan, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu ditugaskan partainya untuk memperjuangkan Tanjung Selor menjadi ibu kota provinsi. “Ini bagian dari tugas saya di Komisi I. Partai juga meminta saya untuk mengawal DOB Tanjung Selor. Baik pada periode lama maupun sekarang, perjuangan kami di dewan untuk DOB Tanjung Selor tidak pernah berhenti,” jelasnya.
Saat ini, lanjut dia, momentum dalam memperjuangkan DOB Tanjung Selor. Sebab terdapat keputusan DPR RI untuk memekarkan Papua menjadi 5 provinsi. Di mana sebelumnya hanya 2 provinsi.
“Ini momentum yang tepat untuk kembali menyuarakan DOB Kota Tanjung Selor. Mungkin juga bisa didorong DOB lainnya di Kaltara. Yang menjadi pertanyaan kita nanti, kenapa Papua bisa dimekarkan. Sementara Kaltara tidak. Kalau alasannya daerah perbatasan, kita (Kaltara) juga merupakan daerah perbatasan,” bebernya.
Tanjung Selor sebagai wajahnya Kaltara, perlu peningkatan pembangunan. Dengan hadirnya Kota Tanjung Selor, artinya Kaltara sudah memiliki ibu kota. Roda pemerintahan juga akan berjalan dengan baik.
