TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara mengingatkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) berupaya dalam menangani inflasi serta menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya adalah sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di Kaltara.
Banyaknya komoditas kelautan dan perikanan yang seharusnya bisa meningkatkan PAD dan mengurangi inflasi. Namun pada faktanya, tidak sesuai yang diharapkan.
Wakil I DPRD Kaltara Andi Hamzah, mempertanyakan persoalan itu. Apalagi, menurut dia, Kaltara memiliki sumber daya alam yang melimpah. Khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Hal itu dapat menekan inflasi yang saat ini terjadi.
“Permasalahan inflasi sudah berjalan puluhan tahun. Saya kira bisa saja diatasi,” ungkapnya.
Sejak Pemprov Kaltara berdiri, seharusnya sudah ada hasil positif yang masuk di Kaltara. Termasuk PAD. Namun jika dilihat, belum terjadi sampai saat ini.
“Sayang sekali, potensi daerah yang sangat berlimpah sementara pemerintah daerah tidak dapat apa-apa. Pemerintah juga harus berupaya meningkatkan hal itu,” tegasnya.
Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara, Rukhi Syayahdin menerangkan, upaya meningkatkan PAD terus dilakukan. Pihaknya juga baru melaksanakan apa yang tertuang di dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2019 tentang, Retribusi Jasa Usaha dan Perda 12 Tahun 2019 tentang, Retribusi Perizinan Tertentu.
“Jadi, kami tengah melaksanakan Perda itu. Di mana perizinan-perizinan kita selesaikan terlebih dahulu, pada sektor kelautan dan perikanan,” terangnya.