TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Kaltara dari Partai Demokrat, Muddain menyampaikan, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang harus bisa mempertanggungjawabkan setiap janji yang dilontarkan ke publik. Sehingga tidak ada tanda tanya besar yang muncul di masyarakat ke depan.
Sorotan tersebut disampaikan Muddain saat rapat kerja DPRD Kaltara bersama PT Migas Kaltara Jaya, Badan Pendapatan Daerah Kaltara, Biro Perekonomian Kaltara dan stakeholder terkait lainnya pada awal pekan ini.
Sorotan ini muncul karena lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dijanjikan tahun ini berpotensi tidak tercapai. Khususnya yang bersumber dari BUMD milik Pemprov Kaltara. “Ketika gubernur berbicara, harus ada pertanggungjawabannya ke publik. Karena apa yang disampaikan kepala daerah, sudah menjadi kebijakan publik. Jadi, tak boleh kita ngomong sembarangan,” ujar Muddain.
“Saya mau sampaikan, kepala daerah kita sudah ngomong, janji di masyarakat bahwa tahun ini bisa mendapat PAD Rp 1 triliun lebih. TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) juga berbicara di media. Insya Allah mendapat Rp 1,8 triliun PAD. Nah ini bagaimana realisasinya sekarang,” sambungnya.
Janji manis yang dilontarkan ini disebut merembet ke anggota legislatif. Karena masyarakat juga mempertanyakan hal tersebut ke jajaran Anggota DPRD Kaltara. “Ini kan janji publik yang akan dipertanyakan ke DPRD. Sehingga sudah menjadi tugas DPRD harus mengawal itu,” tuturnya.
Muddain mengungkapkan, Pemprov Kaltara pun telah mengajak DPRD membuat kerangka APBD yang optimistis untuk tahun 2023. Ini berkaitan dengan keyakinan adanya sumbangsih BUMD PT Migas Kaltara Jaya yang dapat terealisasi. Namun ternyata hal ini belum bisa berjalan sesuai rencana.
